Page 144 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
P. 144

Gambar 5. 5 Gambaran Persetujuan Batas di 6 Desa Studi Kasus
                                 Sumber: Hasil Pengolahan Data


            5.4.3. Elemen Demarkasi Batas
                Berdasarkan PP No. 24/1997  dan PMNA No. 3/1997  serta
            petunjuk  teknis  tentang  pengukuran  dan pemetaan  kadastral,
            untuk mendapatkan batas  tetap  (fixed  boundary)  melalui aktivitas
            penetapan batas, elemen tanda batas wajib terpenuhi. Pemasangan
            tanda batas dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pemilik
            tanah yang bersebelahan dan penunjukan batas sebagaimana telah
            dilakukan asesmen pada bagian 6.1.1. dan 6.1.2. di atas. Berbagai jenis
            tanda batas diatur dalam Pasal 22 PMNA No. 3/1997.
                Asesmen yang dilakukan di enam desa lokasi studi menemukan
            bahwa sebagian besar bidang tanah (92,47%) memenuhi persyaratan
            teknis  dengan berbagai jenis  tanda batas  sebagaimana  terlihat
            pada Gambar  V.6. Selanjutnya, beberapa bidang  tanah  yang  tidak
            memenuhi sebesar 4,1% dan hanya menggunakan pagar tanaman atau
            bambu. Sebesar 3,4% tidak memiliki batas sama sekali.
                Tidak  semua  pemilik lahan (65,81%)  memasang  patok batas
            permanen  (fixed boundary). Cukup mengejutkan bahwa  sejumlah
            besar tanda batas bersifat tidak permanen, antara lain berupa pagar
            tanaman atau  bambu  (4,1%),  pematang  sawah,  sungai,  parit atau
            jalan (17,2%), patok dari kayu atau bambu (36%). Para pemilik lahan
            menyatakan bahwa batas-batas yang tidak permanen dianggap sudah


                                                                 BAB 5   117
                                       Analisis Kepatuhan Elemen Kadaster Penetapan Batas
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149