Page 144 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
P. 144
Gambar 5. 5 Gambaran Persetujuan Batas di 6 Desa Studi Kasus
Sumber: Hasil Pengolahan Data
5.4.3. Elemen Demarkasi Batas
Berdasarkan PP No. 24/1997 dan PMNA No. 3/1997 serta
petunjuk teknis tentang pengukuran dan pemetaan kadastral,
untuk mendapatkan batas tetap (fixed boundary) melalui aktivitas
penetapan batas, elemen tanda batas wajib terpenuhi. Pemasangan
tanda batas dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pemilik
tanah yang bersebelahan dan penunjukan batas sebagaimana telah
dilakukan asesmen pada bagian 6.1.1. dan 6.1.2. di atas. Berbagai jenis
tanda batas diatur dalam Pasal 22 PMNA No. 3/1997.
Asesmen yang dilakukan di enam desa lokasi studi menemukan
bahwa sebagian besar bidang tanah (92,47%) memenuhi persyaratan
teknis dengan berbagai jenis tanda batas sebagaimana terlihat
pada Gambar V.6. Selanjutnya, beberapa bidang tanah yang tidak
memenuhi sebesar 4,1% dan hanya menggunakan pagar tanaman atau
bambu. Sebesar 3,4% tidak memiliki batas sama sekali.
Tidak semua pemilik lahan (65,81%) memasang patok batas
permanen (fixed boundary). Cukup mengejutkan bahwa sejumlah
besar tanda batas bersifat tidak permanen, antara lain berupa pagar
tanaman atau bambu (4,1%), pematang sawah, sungai, parit atau
jalan (17,2%), patok dari kayu atau bambu (36%). Para pemilik lahan
menyatakan bahwa batas-batas yang tidak permanen dianggap sudah
BAB 5 117
Analisis Kepatuhan Elemen Kadaster Penetapan Batas