Page 142 - Membangun Kadaster Lengkap Indonesia
P. 142
tentang Wawancara Acak terhadap 21 Penerima Sertipikat di Lokasi
Studi di Kabupaten Madiun, terungkap bahwa penetapan batas untuk
mendapatkan batas yang tetap (fixed boundary) berupa tanda batas
permanen dan ketelitian koordinat tidak dianggap penting bagi
mereka. Pemegang hak lebih berkepentingan terhadap pengakuan
kepemilikan hak atas bidang tanah mereka (96,6% menyatakan
persetujuan batas). Mayoritas penunjuk batas di 6 desa dilakukan
oleh perangkat desa sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.2.
Kewajiban mendaftarkan bidang tanah (compulsary) dalam
pendaftaran tanah sistematis tidak dirasakan sebagai kewajiban yang
sungguh-sungguh oleh para pemegang hak. Begitu pula, penegakan
aturan oleh pemerintah juga tidak dilakukan. Tidak ada sanksi bagi
para pemegang hak yang tidak mendaftarkan tanahnya. Gambar V.3.
memberikan informasi rinci mengenai data elemen penunjuk batas
di setiap desa.
Gambar 5. 3 Mayoritas Penunjuk Batas di Perdesaan adalah Perangkat Desa
Sumber: Hasil Pengolahan Data
5.4.2. Elemen Persetujuan Batas
Pasal 19 s.d. 23 PMNA No. 3 Tahun 1997 mengatur secara detail
elemen persetujuan batas antara pemilik tanah dengan pemilik tanah
bersebelahan yang dilakukan sebelum kegiatan survei dan pemetaan.
Sebagaimana disebutkan di atas, mayoritas pemegang hak (96,6%)
memberikan persetujuan, seperti terlihat pada Gambar 5. 3. Tingginya
jumlah persetujuan berbanding terbalik dengan rendahnya kehadiran
pemegang hak dalam menunjukkan batas. Persetujuan batas tidak
menghambat pendaftaran tanah, justru berpotensi menjadi solusi
penetapan batas.
BAB 5 115
Analisis Kepatuhan Elemen Kadaster Penetapan Batas
