Page 20 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 20

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi  xix


              (White, Borras, dan  Hall, 2014).Konversi lahan-lahan  pertanian
              menjadi   lahan-lahan  pertanian  bersistem  monokultur  juga
              menghilangkan kesuburan lahan-lahan itu dan lahan-lahan petani.
                  Kasus  “Merauke Integrated Food and Energy Estate” (MIFEE)
              di Merauke, Papua, Indonesia, adalah salah satu contoh bagaimana
              praktek land grabbing itu. Separuh lebih wilayah Merauke (1,6 juta
              hektar) diplot untuk proyek pengadaan pangan dan energi nasional
              itu. Proyek ini dijalankan dengan merampas tanah-tanah masyarakat
              adat Marind-Anim melalui surat-surat perjanjian pengalihan tanah
              adat secara manipulatif. Dampak buruk MIFEE ini adalah rusaknya
              lingkungan, kemiskinan, kelaparan, dan  menurunnya  kesehatan
              masyarakat.
                  Land grabbing  juga  terjadi di perkotaan  karena  meningkatnya
              kebutuhan masyarakat atas perumahan. Para pengembang mencaplok
              tanah-tanah kategori “clean and clear”, yakni tanah-tanah yang tidak
              dilekati dengan  hak  apapun. Padahal mencari tanah-tanah  negara
              bebas pada dekade ini tidak gampang, sehingga para pengembang
              itu berusaha dengan berbagai cara untuk membebaskan tanah-tanah
              tersebut. Salah satunya dengan korupsi. Misalnya dalam kasus tanah
              di Karawang, Jawa Barat, yang baru saja terjadi, sebuah perusahaan
              pengembang perumahan    yang didukung oleh  pemerintah  daerah
              berhasil memperoleh lahan yang ternyata merupakan lahan garapan
              petani yang mereka  ambil alih  secara  manipulatif  dan  koruptif
              (Tempo, 2014, KPA, 2014). Perampasan tanah yang terjadi pada kasus
              tersebut juga disertai dengan kekerasan oleh aparat keamanan yang
              mengakibatkan  terlukanya  beberapa  orang. Bagaimana  merespon
              land grabbing ketika ia bukan sekedar gejala dan kian difasilitasi oleh
              pemerintah?

              Redistribusi Tanah dan Kedaulatan Lahan

                  White, Borras, dan  Hall (2014) mengusulkan  sebuah  jalan
              keluar  untuk  mencegah  masyarakat  terusir  dari lahannya. Usul
              itu  berupa  redistribusi tanah. Saya  menganggap  hal ini adalah
              kebijakan  yang mutlak  dilakukan  untuk  mengatasi ketimpangan
              penguasaan lahan akibat dari perampasan tanah, tetapi di Indonesia
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25