Page 18 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi xvii

dan pemberian gambaran rinci mengenai land grabbing.
Banyak sarjana dan aktivis agraria dan kedaulatan pangan yang
menulis mengenai land grabbing, namun baru ini naskah anotasi
bibliograi mengenai land grabbing yang pertama diterbitkan di
Indonesia. Naskah-naskah di buku ini tak hanya tentang pangan dan
energi – dua hal yang dianggap sebagai pemicu land grabbing – tetapi
juga yang mengkaitkan land grabbing dengan berbagai kompleksitas
persoalan lain. Anotasi ini bisa menunjukkan luas dan kayanya
literatur tentang land grabbing. Sehingga, dengan menjadikannya
sebagai rujukan, para peneliti tidak meneliti hal-hal yang sudah
ditulis di sini.

Land Grabbing dan Konteksnya
Land grabbing adalah istilah yang populer setelah tahun 2008.
GRAIN, sebuah ornop internasional, yang memperkenalkannya.
Land grabbing bukan hanya istilah untuk menyebut perampasan
tanah global yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, tetapi
juga yang terjadi di masa kolonial ketika pemerintah Hindia Belanda
memfasilitasi berdirinya perkebunan-perkebunan besar swasta
melalui Undang-undang Agraria Hindia Belanda, Agrarische Wet.
Pembangunan perkebunan-perkebunan swasta itu dilaksanakan
dengan menyewa paksa tanah-tanah para petani. Perampasan
atau pengambilalihan paksa tanah-tanah para petani ini berlanjut
setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, yakni saat
pemerintah menasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan
Belanda itu pada tahun 1957-1958. Di masa nasionalisasi itu tentara-
-melalui berlakunya Peperpu (Penguasa Perang Pusat) dan Peperda
(Penguasa Perang Daerah) --mengambil alih tanah-tanah para petani
di beberapa daerah untuk ditempatkan di bawah penguasaannya
(Wiratraman, 2005). Perampasan tanah petani berlanjut di awal
Orde Baru, paska 1965. Pada masa ini, militer merampas tanah-
tanah petani penggarap yang dituduh terlibat dalam Partai Komunis
Indonesia (PKI).
Perampasan tanah-tanah petani berlanjut setelah Orde Baru
runtuh, yakni melalui pemberian konsesi dan izin membuka lahan-