Page 13 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 13

PENGANTAR PENULIS







                Kehadiran  buku  ini adalah  sebuah  kelegaan  karena  menjadi
            muara dari proses yang dimulai sejak tahun 2012 dan sempat terhenti
            beberapa  waktu  hingga  saat  ini. Buku  ini menjadi capaian  yang
            membahagiakan   karena  kerja  panjang yang telah  dirintis  itu  pada
            akhirnya tidak sia-sia. Berawal dari kegiatan ‘Kursus dan Penelitian
            Agraria’ yang diselenggarakan  Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian
            kepada  Masyarakat  (PPPM) Sekolah  Tinggi Pertanahan  Nasional
            pada  tahun  2012, para  penulis  buku  ini dipertemukan  dalam  satu
            tim  untuk  kemudian  bersama-sama  melakukan  riset  dengan  tema
            ‘Akuisisi Tanah untuk Pangan dan Energi’. Ketika itu tema ‘akuisisi
            tanah untuk pangan dan energi’ merupakan salah satu dari 6 tema
            penelitian  sistematis  yang mengambil tema  payung‘ Kebijakan,
            Konlik, dan  Perjuangan  Agraria  Indonesia  Awal Abad 21’.
                                                                  1
                                                                   Empat
            orang tim peneliti di tema ini merupakan fellow dari total 24 fellow
            yang mengikuti Kursus  dan  Penelitian  Agraria  LiBBRA  Tahun  V  di
            PPPM STPN.
                Tema  ‘Akusisi Tanah  untuk  Pangan  dan  Energi’ merupakan
            salah satu penelitian desk study atau kajian literatur yang diarahkan
            untuk melakukan review pada bibliograi terpilih untuk kemudian




            1    Terdapat 5 (lima) tema lain yang saat itu juga diteliti yaitu: Kebijakan
                Pertanahan  pada  Tanah-Tanah  Pasca  Tambang; Perkebunan  Rakyat,
                Akses Pasar, Jejaring Komoditas Internasinal Sawit dan Karet; Sejarah
                Konlik  dan  Perjuangan  Agraria  Indonesia;  Dinamika  Perjuangan
                Agraria  Kontemporer  di Indonesia; serta  Kebijakan  Penyelesaian
                Konlik  Agraria  Indonesia.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18