Page 21 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

xx Dwi Wulan Pujiriyani, dkk

perampasan tanah selalu terkait dengan hukum dan kebijakan,
sehingga kebijakan redistribusi tanah saja tak akan cukup. Pembuat
kebijakan/pemerintah dari seluruh tingkatan adalah penanggung
jawab utama terjadinya perampasan tanah, misalnya pemberi izin
lokasi secara sepihak dan pembuat kebijakan penataan ruang yang
memungkinkan korporasi mengambil tanah masyarakat dengan
leluasa.
Pada sisi lain, World Bank mendorong pensertiikatan lahan
untuk mengamankan kepemilikan lahan (land tenure security).
World Bank memandang redistribusi tanah tidak akan efektif. Tapi
menurut White, Borras, dan Hall (2014) sertiikasi lahan justru

merupakan program yang tidak pro-poor dan pro petani, dan justru
memfasilitasi/mempermudah transaksi tanah.
Sebaliknya para aktivis agraria mengajukan konsep kedaulatan
lahan (land sovereignty), yakni hak masyarakat untuk menggunakan,
mengkontrol tanah, dan mengambil manfaat darinya dimana tanah
dimaknai tanah sebagai sumber daya, wilayah, dan landskap (Borras
dan Franco, 2012, dalam White, Borras, dan Hall, 2014). Cara pandang
land sovereignty tentang tanah sebagai sumber daya, wilayah dan
landskap ini diyakini dapat menggerakkan indigenous peoples,
aktivis, dan gerakan sosial di utara dan selatan yang kadangkala
tidak termasuk dalam kampanye land reform tradisional. Lebih dari
itu land sovereignty ini juga mencakup beragam konsep tentang
hak milik (property rights) yang meliputi hak komunal, komunitas,
negara, dan/atau hak-hak privat. Land sovereignty mencakup
redistribusi tanah melalui land reform, restitusi tanah, realokasi
tanah hutan yang bertujuan untuk mengklariikasi prinsip-prinsip
dasar tentang kebijakan mana yang benar-benar pro-poor dan
menyediakan konsep luas dan leksibel dari kebijakan-kebijakan,
program, aksi-aksi serupa (White, 2014).
Fenomena perampasan tanah global membuka mata kita
bahwa kolaborasi korporasi, negara, dan lembaga-lembaga
keuangan internasional merupakan ancaman serius, karena dapat
menghancurkan masa depan kedaulatan masyarakat atas tanahnya.
Hal ini bukan wacana baru, tetapi melalui anotasi bibliography