Page 120 - Generasi Muda Reforma Agraria

Kumpulan Naskah Esai Terbaik Pada Lomba Esai Agraria 99

pikiran maupun penyerahan hak atas tanah yang dibutuhkan
dalam rangka mensukseskan pembangunan tersebut.
Oleh karena pembangunan yang dilakukan oleh
pemerintah harus mendasarkan kepentingan umum, maka

sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang
Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) yang menyatakan
bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan
bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-
hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian
yang layak dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.
Hal inilah yang menjadi perhatian penting terkait dengan ganti

rugi yang layak sehingga tidak semata-mata “memperkosa”
hak-hak dari pemegang hak atas bidang tanah.
Perkembangan peraturan yang mengatur tentang
pengadaan tanah telah memberikan bukti bahwa pemerintah
telah berupaya mengendalikan tatanan pencabutan hak-hak atas
tanah dengan memberikan ganti kerugian yang wajar. Peraturan

perundang-undangan selalu mengalami perkembangan dan
pembaruan terbukti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2012 pada 14 Januari 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Munculnya undang-
undang ini digunakan untuk mengatasi terjadinya kelambanan
dalam proses ganti kerugian pengadaan tanah yang sebelumnya
dilaksanakan menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005

dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 sebagai perubahan
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.