Page 121 - Generasi Muda Reforma Agraria

100 Generasi Muda Reforma Agraria

Namun, hal yang perlu dipahami dalam pelaksanaan
pengadaan tanah adalah mengenai pemberian besarnya nilai
ganti kerugian yang memenuhi asas keadilan, sehingga pada
pelaksanaanya tidak ada pihak-pihak yang paling diuntungkan
atau bahkan sebaliknya dengan keadaan masyarakat yang lebih
dirugikan. Ganti rugi atas tanah kepada pihak yang berhak
dalam kegiatan pengadaan tanah harus mengandung syarat

layak dan adil. 1 Ganti Kerugian sebagai upaya mewujudkan
penghormatan kepada hak-hak dan kepentingan perseorangan
yang telah dikorbankan untuk kepentingan umum dapat
disebut adil apabila hal tersebut tidak membuat seseorang
menjadi lebih kaya atau sebaliknya menjadi lebih miskin
2
daripada keadaan semula. Hal-hal yang sering muncul dalam
beberapa pembahasan para akademisi, praktisi, media cetak

ataupun media elektronik, antara lain masyarakat yang terkena
dampak pembangunan dengan dilakukan proses pengadaan
tanah selalu menjadi “korban” dan tentunya dirugikan.
Sejalan dengan hal tersebut, permasalahan mengenai
keadaan masyarakat yang dinyatakan sebagai korban dan
mengalami kerugian atau bahkan justru untung dengan adanya

pengadaan tanah tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa
faktor penyebab, antara lain: (1) pemilik tanah dapat dikatakan
mendapat ganti untung ketika tanah yang terkena pengadaan

1 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum.

2 Maria S.W Sumardjono Kebijkan Pertanahan Antara Regulasi
dan Implementasi,Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 80