Page 123 - Generasi Muda Reforma Agraria

102 Generasi Muda Reforma Agraria

tanah maupun masyarakat selaku pihak yang tanahnya
diganti rugi. Pemerintah telah berupaya memberikan solusi
terhadap permasalahan tersebut dengan dilakukan perubahan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
pengadaan tanah yang lebih mementingkan prinsip keadilan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa
bentuk ganti kerugian atas tanah dapat diberikan berupa uang,
tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham dan
3
bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Penyerahan
bentuk ganti kerugian kepada pemilik bidang tanah yang
terkena pengadaan tanah tersebut pada umumnya dilakukan

dalam bentuk uang. Kesulitan pemerintah dalam mencari
tanah pengganti ataupun mencari tanah untuk pemukiman
kembali merupakan salah satu permasalahan yang akan muncul
kemudian. Penggantian bentuk kerugian dalam bentuk uang
menjadi penting untuk diperhatikan terkait dengan penentapan
besarnya nilai ganti kerugiannya. Hal tersebut seyogyanya harus
menjadi perhatian penting bagi Tim Penilai (appresial) agar nilai
kerugian atas tanah yang diganti rugi tersebut dapat mencapai
penggantian nilai yang wajar dan adil.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 mendasarkan
perhitungan besarnya nilai ganti kerugian pada Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) atau nilai nyata, bangunan, tanaman, dan benda-
benda lain yang berkaitan dengan tanah. 4 Berbeda dengan

3 Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
4 Lihat Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun