Page 124 - Generasi Muda Reforma Agraria
P. 124

Kumpulan Naskah Esai Terbaik Pada Lomba Esai Agraria   103

              Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang memberikan ruang
              bagi pemilik bidang tanah yang terkena pengadaan tanah untuk
              mendapatkan penambahan nilai ganti kerugian non-isik. Dalam
              undang-undang ini hal-hal yang terkait dengan non-isik tersebut
              termuat dalam Pasal 33 huruf f yang berbunyi kerugian lain yang
              dapat dinilai. Dalam penjelasan Pasal 33 huruf f dalam undang-
              undang ini, kerugian yang dimaksud adalah kerugian non-isik

              yang dapat  disetarakan  dengan  nilai uang, misalnya  kerugian
              karena  kehilangan  usaha  atau  pekerjaan, biaya  pemindahan
              tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa.
                  Dalam   implementasinya, bentuk, standar  nilai, dan

              mekanisme kompensasi yang ‘adil dan penuh’, yaitu kompensasi
              atas kehilangan dan atau kerusakan yang bersifat isik (tanah,
              rumah, dan tanaman) dan non-isik (sosiologis dan isiologis)

              dirumuskan  secara  tepat  dan  rinci serta  diterapkan  secara
              konsisten. 5  Oleh  karena  itu, undang-undang pengadaan
              tanah ini berusaha memberikan nilai ganti rugi yang berbeda
              dengan  peraturan-peraturan  sebelumnya, yakni mengenai

              penghitungan     kerugian non   H  y


              dipahami dalam    mengetahui vaiabel-variabel penentuan
              nilai kompensasi yang layak  sesuai dengan  Undang-Undang
              Nomor 2 Tahun 2012 dapat dilihat pada bagan berikut ini. 6


                  2005 tentang Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk
                  Kepentingan Umum.
              5   Bernhard Limbong, Bank Tanah, Margaretha Pustaka, Jakarta,
                  2013, hlm. 54
              6   Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan  –
                  Regulasi,Kompensasi, Penegakan Hukum, Margaretha Pustaka,
                  Jakarta, 2011, hlm. 391
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129