Page 20 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing xix

hukum yang didirikan bukan menurut hukum Indonesia

Orang asing (VOC): perorangan bukan anggota atau warga VOC
(penduduk pribumi dan bangsa pendatang lain selain orang-orang
VOC)

Pembangunan berkelanjutan: pembangunan yang memadukan
aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi untuk menjamin
keutuhan lingkungan hidup (terutama tanah hak milik tidak jatuh
pada pihak asing) serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan,

dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembentukan hukum: penciptaan hukum baru yang berkaitan
dengan perumusan aturan-aturan umum

Pemberian hak: Penetapan Pemerintah untuk memberikan hak
atas sebidang tanah langsung dikuasai oleh negara kepada seseorang
atau badan hukum.

Pemerintah daerah: Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Pemindahan Hak: Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang
hak atas tanah untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain,
bisa berupa jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan
wasiat.

Pengasingan Tanah: proses atau cara atau perbuatan yang
menyebabkan hak atas tanah (hak milik) beralih kepada orang asing,
dimasa VOC dan Hindia Belanda.

Penyerahan atau pelepasan hak atas tanah: kegiatan melepaskan
hubungan hukum antarapemegang hak atas tanah dengan tanah
yang dikuasainya dengan pemberian ganti kerugian atas dasar
musyawarah.