Page 21 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 21
xx FX. Sumarja
Peratin: sebutan lain Kepala Desa di Kabupaten Pesisir Barat
Provinsi Lampung
Peraturan daerah: peraturan yang dibuat oleh kepala daerah
bersama dewan perwakilan rakyat daerah, yang terdiri dari peraturan
daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.
Peraturan kebijakan: keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan
oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang
dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal peraturan
perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak
lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
Peraturan perundang-undangan: peraturan tertulis yang
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk
atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang
melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.
Perolehan Tanah: setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah
melalui pemindahan hak atas tanah atau dengan cara penyerahan
atau pelepasan hak atas tanah dengan pemberian ganti kerugian
kepada yang berhak.
Perubahan hak: penetapan Pemerintah mengenai penegasan
bahwa sebidang tanah yang semula dipunyai dengan sesuatu hak,
atas permohonan pemegang haknya, menjadi tanah negara dan
sekaligus memberikan tanah tersebut kepadanya dengan hak yang
lain jenisnya daripada hak semula sesuai dengan permohonan dan
subjek pemohon.
Politik hukum: suatu kebijakan dasar penyelenggara negara untuk
memberi arah dan isi hukum yang berlaku dan hukum yang akan
diberlakukan mencakup aspek pembentukan, penerapan, dan
penegakan hukum.