Page 26 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 3

terkait larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing.
UUPA tidak menyediakan pasal-pasal yang segera langsung bisa
dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. Scholten
dalam hal ini mengatakan bahwa sesuatu yang khayal apabila orang
beranggapan, bahwa undang-undang itu telah mengatur segalanya
secara tuntas, peraturan-peraturan hukum sifatnya tidak lengkap
4
dan tidak mungkin lengkap. 5

Hukum itu bisa saja mengandung kelemahan atau cacat sejak ia
diundangkan atau dilahirkan, mengingat banyak faktor yang turut
ambil bagian dalam melahirkan keadaan cacat tersebut. Tidak
jarang kelemahan hukum yang dibentuk itu baru tampak dengan
adanya perubahan kondisi sosial ekonomi dan politik suatu negara
seiring berjalannya waktu.

Selain daripada itu, hukum juga bisa bersifat kriminogen.
Hukum bisa menjadi sumber bagi kejahatan. Hal ini sejalan dengan
6
pendapat S Poerwopranoto, bahwa selama larangan menjual tanah
kepada orang asing masih ada, sudah tentu orang asing mencoba
melanggarnya. 7

Setiap hukum yang dibuat pemerintah pasti memiliki tujuan
dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan dan sasaran yang ada dibalik
setiap hukum tersebut dapat dikatakan sebagai politik hukumnya.
8

4 Satjipto Rahardjo, “Penafsiran Hukum yang Progresif” dalam Bahan
Bacaan Untuk Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas
Diponegoro, 31 bahan bacaan Januari 2005 s.d. Agustus 2008.
5 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar),
Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm. 104
6 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Jakarta: Buku Kompas,
2008, hlm. 141.
7 S Poerwopranoto, Penuntun tentang Hukum Tanah (Agraria),
Semarang: Astana Buku Abede, 1954.
8 Muhammad Akib, “Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam Perspektif Otonomi Daerah Menuju Pengaturan Hukum Yang
Berorientasi Keberlanjutan Ekologi”, Disertasi, PDIH Undip, 2011, hlm.