Page 31 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

8 FX. Sumarja

politik hukum larangan pengasingan tanah. Masyarakat anggota
VOC dilarang menjual/mengasingkan tanah-nya kepada orang diluar
anggota VOC. Pada saat Bangsa Indonesia dijajah Belanda (kolonial
Belanda) terdapat juga politik hukum larangan pengasingan tanah.
Hal ini diatur dalam Grond Vervreemding Verbod, Stbl.1875-179.
Grond Vervreemding Verbod berisi larangan pengasingan tanah oleh
orang golongan Indonesia kepada orang bukan golongan Indonesia.
Politik hukum kedua larangan pengasingan tanah tersebut tentu
dengan tujuan atau alasan dan latar belakang yang berbeda. Aturan

larangan pengasingan tanah di masa Hindia Belanda ini lahir atas
dasar teori van den Berge, bahwa tidak mungkin seorang bukan
Indonesia menikmati hak-hak kebendaan atas tanah yang lain
daripada yang dikenal dalam Burgerlijk Wetboek (BW). 18
Tujuan larangan pengasingan tanah, bukanlah semata-mata

untuk melindungi hak-hak atas tanah masyarakat golongan Indonesia
(bumiputra), namun lebih untuk kepentingan VOC/ Pemerintah
Kolonial Belanda sendiri. Pemerintah Kolonial Belanda khawatir
program cultuurstelsel-nya gagal di tengah jalan, karena tanah-
tanah bekas perkebunan kopi pemerintah di daerah Pasuruan dan
tanah orang-orang golongan Indonesia di daerah Minahasa sudah
banyak yang dibeli oleh orang-orang bukan golongan Indonesia. 19

Tujuan politik hukum untuk melindungi golongan Indonesia
yang terwujud dalam larangan pengasingan tanah tidak akan tercapai,
jika konsekuensi dari pelanggaran larangan pengasingan tanah
adalah perjanjian jual beli batal dan tanah kembali kepada penjual
serta penjual harus mengembalikan uangnya kepada pembeli, seperti

18 Sudargo Gautama, Hukum Agraria Antar Golongan, Bandung: Alumni,
1973, hlm. 53.
19 Sudikno Mertokusumo, Perundang-undangan Agraria Indonesia,
Yogjakarta: Penerbit Liberty, 1987, hlm. 8.; Sudargo Gautama, Hukum
Agraria..., Ibid., hlm. 53.