Page 32 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 9

yang dikemukakan van Hattum. Menurut Logemann seharusnya
20
konsekuensi pelanggaran terhadap aturan larangan pengasingan
tanah adalah jual beli batal dan tanahnya jatuh pada negara serta
penjual tidak perlu mengembalikan uangnya. Pada tataran praktik
21
penegakan hukum, masing-masing pendapat ada pengikutnya. Pada
tataran teoretis pendirian van Hattum tersebut didukung oleh Ter
Haar dan Soepomo. Meskipun pada akhirnya, pendapat Logemann
yang diikuti oleh UUPA.

Selain Grond Vervreemding Verbod, pada masa Kerajaan
Mataram Islam (Kasultanan Yogyakarta) juga mengenal aturan
serupa larangan pengasingan tanah yang diatur dalam Rijksblad
Kasultanan dan Paku Alaman Yogyakarta Tahun 1925 No. 23 dan
No. 25. Kemudian, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga
22
pernah mengeluarkan aturan yang sama, yaitu Peraturan Daerah

DIY No. 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah Di Daerah Istimewa
Yogyakarta, dan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No.
K/898/I/A/75, bahwa seorang WNI non pribumi tidak diberikan
tanah hak milik. 23
Tujuan larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing
di dalam UUPA adalah untuk melindungi bumi air ruang angkasa

dan kekayaan alam dari penguasaan dan eksploitasi asing. Dengan

20 Sudargo Gautama, Hukum Agraria..., Ibid., hlm. 87-88.
21 Sudargo Gautama, Hukum Agraria..., Ibid., hlm. 89.
22 Adol utawa angliyerake wewenang andarbeni utawa nganggo bumi …
marang wong kang dudu bangsa Jawa lan maneh nyewaake utawa
nggaduhake bumi gawe marang wong kang dudu bangsa Jawa, …
kalarangan (Menjual atau memindahkan hak milik atau hak pakai
atas tanah …kepada bukan bangsa Jawa (baca: bangsa Indonesia) dan
juga menyewakan atau menggaduhkan tanah kepada bukan bangsa Jawa
(baca: bangsa Indonesia), …dilarang). Tri Widodo W Utomo, Hukum
Pertanahan dalam Perpektif Otonomi Daerah, Yogyakarta: Navila, 2002,
hlm. 108.

23 Tri Widodo W Utomo, Hukum..., Ibid., hlm. 106.