Page 35 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 35

12    FX. Sumarja


            oleh orang asing. Hal ini menyebabkan terjadi kesenjangan antara
            yang seharusnya (das Sollen) dengan kenyataan (das Sain). Secara
            ius constituendum  seyogyanya orang asing  tidak  bisa  mempunyai
            tanah hak milik, namun  secara  ius constitutum (berdasarkan
            peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  sekarang) masih
            memungkinkan  orang  asing  melakukan kepemilikan  tanah hak
            milik. Ius constituendum dalam hal ini adalah hukum yang dicita-
            citakan  atau dalam  tataran  kaidah/norma  hukum adalah aturan
                  30
            larangan  kepemilikan  tanah  hak  milik oleh orang asing  untuk

            melindungi hak-hak atas tanah WNI, sehingga tidak ada sejengkal
            tanah hak milik yang dipunyai orang asing.
                Seharusnya pengaturan hak atas tanah bagi orang asing dapat
            menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah WNI
            dari eksploitasi  asing,  sehingga  tidak  ada  orang  asing  yang  bisa

            mempunyai  tanah hak milik. Kesenjangan ini bisa  terjadi  karena
            selain  adanya kelemahan  dalam  aturan lembaga kuasa mutlak,
            pemerintah banyak mengeluarkan peraturan perundang-undangan
            yang justru  tidak konsisten/tidak mendukung  posisi  Pasal 9  ayat
            (1),  Pasal  21 ayat (1) dan (3) dan Pasal  26 ayat (2) UUPA, sebagai
            politik hukum larangan kepemilikan  tanah hak milik  oleh  orang
            asing. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan cenderung
            mendorong  terjadinya kepemilikan  tanah hak milik  oleh  orang
            asing.  Peraturan  tersebut, misalnya  perizinan  pemindahan  hak,

            kemudahan perolehan tanah, PPJB, perantaraan penggunaan tanah,
            harta benda  dalam  perkawinan, izin majelis kehormatan notaris,
            izin tempat tinggal bagi orang asing, dan bangun guna serah.
                Selain  munculnya peraturan perundang-undangan yang tidak

            konsisten seperti uraian di atas, pada sisi penegakan hukum ternyata
            putusannya  tidak  seperti yang  diharapkan.  Putusan  pengadilan




            30  Sudikno Mertokusumo, Mengenal...., Op. Cit., hlm. 107.
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40