Page 33 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

10 FX. Sumarja

demikian, hak-hak atas tanah WNI terlindungi dari eksploitasi asing
dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai. Selain
itu, orang asing akan lebih memilih hak atas tanah yang memang
diperkenankan baginya, yaitu HP dan HSB. Tujuan larangan tersebut
sejalan dengan tujuan negara yang tertuang dalam Konstitusi
Indonesia yaitu pada alinea ke-4 Pembukaan dan Pasal 33 ayat (3)
UUDNRI 1945.

B. Problematika Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah
Bagi Orang Asing

Pemerintah dalam menjalankan ketentuan Pasal 42 dan 45,
khususnya dalam menegakkan ketentuan Pasal 9, 21, 26 dan 27
UUPA, telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.
24
14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai
Pemindahan Hak Atas Tanah (Instruksi Mendagri No. 14 Tahun
1982). Instruksi ini dikeluarkan atas respon banyaknya pelanggaran
25
terhadap ketentuan Pasal 9 dan 26 UUPA, yaitu praktik pemindahan
tanah hak milik kepada orang asing dengan cara penyelundupan
hukum. Selain itu, penyelundupan hukum terjadi melalui lembaga
26

24 Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun
1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
Atas Tanah (PP No. 40 Tahun 1996); PP No. 41 Tahun 1996 tentang
Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing
yang Berkedudukan di Indonesia (PP No. 41 Tahun 1996).
25 Dalam buku Maria SW. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak
Ekonomi Sosial dan Budaya, Jakarta: Buku Kompas, 2009, hlm. 17; dan
dalam buku Jeremias Lemek, Mencari Keadilan, Pandangan Kritis Terhadap
Penegakan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Galangpress, 2007, hlm. 200,
205, 210-212 terdapat kekilafan penulisan nomor Instruksi Menteri Dalam
Negeri, yaitu Nomor 23, yang benar Nomor 14.
26 Maria SW. Sumardjono, Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas
Tanah Beserta Bangunan bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum
Asing, Jakarta: Buku Kompas, 2007, hlm. 14-15. Menurut Maria SW.
Sumardjono terdapat enam cara penyelundupan hukum, yaitu melalui
perjanjian pemilikan tanah dan surat kuasa, perjanjian opsi, perjanjian