Page 28 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 5

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI
1945), tentu yang di dalamnya mengandung nilai-nilai Pancasila.
14
Politik hukum tanah nasional yang mendasar terdapat pada
alinea ke-4 Pembukaan UUDNRI 1945, yang berbunyi: “Kemudian
daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

umum...”. Politik hukum tersebut diwujudkan dalam ketentuan Pasal
33 ayat (3) UUDNRI 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lebih lanjut politik
hukum ini dijabarkan dalam berbagai kebijakan pembangunan dan
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penguasaan,
pemilikan dan pemanfaatan/ penggunaan tanah.

Perwujudan politik hukum tanah nasional tersebut kemudian
menentukan bahwa orang asing boleh mendapatkan manfaat atas
tanah di Wilayah Indonesia. Kepentingan orang asing untuk dapat
memiliki tanah di Indonesia telah diakomodir dalam Pasal 42 dan 45
UUPA. Pasal ini menentukan bahwa orang asing yang berkedudukan
di Indonesia dan Badan Hukum Asing (BHA) yang mempunyai

perwakilan di Indonesia dapat diberikan Hak Pakai (HP) dan Hak
Sewa untuk Bangunan (HSB). Orang asing tidak boleh memiliki hak
atas tanah selain yang telah ditentukan guna mencapai sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Oleh karena itu UUPA mengatur larangan
kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing.

Pengaturan larangan tersebut didasari prinsip nasionalitas
dan kebangsaan seperti halnya dalam hukum adat tentang tanah,
bahwa orang asing tidak boleh mempunyai tanah hak milik. Dasar

14 Penyebutan UUD 1945 hasil amandeman menjadi UUDNRI 1945
diputuskan dalam Rapat Paripurna MPR-RI ke-6 lanjutan Sidang
Tahunan MPR-RI, tanggal 10 Agustus 2002.