Page 27 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

4 FX. Sumarja

Dapat juga, politik hukum diartikan sebagai kebijakan dasar yang
menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk,
9
atau suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum
yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan
hukum yang dibangun. 10
Politik hukum yang hendak dibangun di Indonesia selain
bertujuan untuk menciptakan sistem hukum nasional, yang
11
lebih penting adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Kesejahteraan rakyat inilah yang menurut Bagir Manan dikatakan
sebagai salah satu bagian dari politik hukum yang bersifat tetap.
12
Hal ini selaras dengan pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara
bahwa hukum yang hendak dibangun seyogyanya harus senantiasa
mengacu pada cita-cita masyarakat bangsa, yaitu tegaknya negara
hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. 13

Atas dasar pandangan yang demikian dikatakan bahwa politik
hukum Indonesia sesungguhnya harus berorientasi pada cita-cita
negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan
berkeadilan sosial dalam suatu masyarakat Bangsa Indonesia yang
bersatu sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-

4.

9 Padmo Wahyono dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum,
Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm. 25; Moh. Mahfud MD, Politik Hukum
di Indonesia, Edisi revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. Keempat,
2009, hlm.1
10 Teuku Mohammad Radhie dalam Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari,
Dasar-dasar Politik Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hlm.
27; Moh. Mahfud MD, Politik Hukum…, Ibid.
11 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum
Nasional, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 1-2.
12 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: FH UII,
2005, hlm. 179-180.
13 Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Indonesia, Jakarta:
YLBHI, 1988, hlm. 20; Muhammad Akib, Politik Hukum...,op .cit., hlm.
62.