Page 30 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 7

dan Pasal 27 UUPA. Politik hukum larangan kepemilikan tanah hak
17
milik oleh orang asing tercermin pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan
(3), Pasal 26, dan Pasal 27 huruf a angka 4 UUPA. Semua ketentuan
tersebut khususnya Pasal 26 ayat (2) masih harus didukung oleh
seperangkat peraturan dan peraturan pelaksanaan serta lembaga-
lembaga yang diperlukan guna mencapai tujuan. Pengaturan
tersebut dapat diartikan sebagai upaya juga dalam menegakkan
ketentuan Pasal 42 dan 45 UUPA, yaitu upaya pembatasan terhadap
akses tanah oleh orang asing. Orang asing yang berkedudukan di

Indonesia hanya diperbolehkan memiliki tanah HP dan HSB.
Upaya pembatasan kepemilikan tanah sudah sejak semula
dilakukan oleh Kongsi Perdagangan Hindia-Timur/Vereenigde Oost
Indische Compagnie (VOC). Pada tahun 1620, VOC sudah menetapkan

17 Pasal 21 mengatur bahwa: ayat 1) Hanya warga-negara Indonesia dapat
mempunyai hak milik; 2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan
hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya; 3) Orang
asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak
milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena
perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai
hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan
kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka
waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya
kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak
milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum
dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-
hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung; 4) Selama
seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai
kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah
dengan hak milik. Pasal 26 ayat (2) mengatur, bahwa setiap jual beli,
penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-
perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung
memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga
negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai
kewarga-negaraan asing adalah batal karena hukum dan tanahnya
jatuh kepada Negara dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain
yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang
telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Pasal 27
huruf a angka 4 mengatur bahwa hak milik hapus bila tanahnya jatuh
pada Negara karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2).