Page 34 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 11

perkawinan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1)
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Persoalan harta
kekayaan dalam perkawinan, baik harta bersama, harta bawaan
maupun harta perolehan membuka peluang besar bagi orang asing
untuk mendapatkan dan mempunyai tanah hak milik di Indonesia.
27
Pada tataran praktik, Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982
ternyata belum dapat mengarahkan orang asing memiliki HP atau

HSB, dan mencegah kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing,
karena kuasa mutlak yang dibuat notaris terkait akta perjanjian
pengikatan jual beli atau yang kemudian lebih dikenal dengan
istilah Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) tidak termasuk yang
dilarang penggunaannya. Artinya telah terjadi kesenjangan antara ius
constitutum dan ius constituendum tentang larangan kepemilikan
28
29
tanah hak milik oleh orang asing, karena dalam ius constitutum
masih terbuka peluang terjadinya kepemilikan tanah hak milik

sewa-menyewa, kuasa menjual, hibah wasiat, dan surat pernyataan
ahli waris. Menurut Anita D.A. Kolopaking penyelundupan hukum
dilakukan dengan memakai nama pihak WNI melalui perkawinan
yang biasanya melalui perkawinan sirih, menggunakan nama wanita
WNI, yang diikat dengan perjanjian melalui Notaris antara WNA
dengan pasangan wanita WNI dimana jika akan melakukan pelepasan
hak kepemilikan HM atas tanah tersebut harus dilakukan dengan
kedua pasangan sirih ini. Sehingga wanita WNI yang namanya sebagai
pemegang hak atas tanah merasa terikat dengan perjanjian Trustee
yang menjadi dasar dibuatkan perjanjian nominee atas namanya
dalam kepemilikan hak atas tanah tersebut, yang sebenarnya milik
WNA dimaksud. Konsep ini biasanya dibuat oleh Notaris. Anita
D.A. Kolopaking, Kepemilikan Tanah Hak Milik Oleh WNA dan Badan
Hukum Dikaitkan Dengan Penggunaan Nominee Sebagai Bentuk
Penyelundupan Hukum, Disertasi UNPAD Bandung, 2009. hlm. 15, 55.
27 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2010, hlm., 109-110.
28 adalah seluruh peraturan perundang-undangan termasuk peraturan
kebijakan yang berlaku terkait dengan hak-hak penguasaan atas tanah
di Indonesia pada saat ini.
29 adalah hukum yang akan diberlakukan, yang terjiwai oleh semangat
larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing.