Page 39 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

16 FX. Sumarja

peraturan yang lain, namun belum terwujud, misalnya Pasal 26 ayat
(1) UUPA yang harusnya dilaksanakan dengan peraturan pemerintah
hingga saat ini belum ada aturan pelaksanaannya. Termasuk
35
ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA diperlukan
peraturan lebih lanjut mengenai lembaga yang bertanggung-jawab
jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dan tata cara
pengawasan, penertiban serta pemberdayaannya terhadap tanah
yang jatuh pada negara.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pengaturan hak atas tanah
bagi orang asing dan larangan kepemilikan tanah hak milik oleh
orang asing sewajarnya dilakukan kajian dari sisi politik hukumnya
agar tujuan hukum untuk memberikan perlindungan guna mencapai
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat terwujud. Untuk
itu, buku ini akan mengkaji hak atas tanah bagi orang asing suatu

tinjauan politik hukum, yang mencakup: 1) larangan pengasingan
tanah, dan larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing,
2) inkonsistensi antara aturan pelaksanaan UUPA dan peraturan
lainnya dengan aturan larangan kepemilikan tanah hak milik oleh
orang asing, yang terdiri dari: izin pemindahan hak; kuasa mutlak;
perolehan hak atas tanah; PPJB; bangun guna serah; perantaraan
penguasaan tanah; harta benda dalam perkawinan; izin tinggal tetap
bagi orang asing; dan izin majelis kehormatan notaris, 3) lembaga
pertanahan dan larangan pemindahan hak milik atas tanah kepada

orang asing, 4) putusan pengadilan dan larangan pemindahan hak
milik atas tanah kepada orang asing, serta 5) kepemilikan hak atas
tanah oleh orang asing di Kabupaten Pesisir Barat.

35 Ayat (1) Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat,
pemberian menurut hukum adat dan perbuatan-perbuatan lain yang
dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah.