Page 41 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 41

18    FX. Sumarja


            (2)  Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam
                yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia,
                sebagai  karunia  Tuhan Yang  Maha  Esa adalah  bumi,  air dan
                ruang  angkasa bangsa Indonesia  dan merupakan kekayaan
                nasional.
            (3)  Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang
                angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan
                yang bersifat abadi.



                Terkait dengan Pasal 1 ayat (1) UUPA, tercermin beberapa hal
            antara lain: pertama, “seluruh rakyat Indonesia” memiliki hak atas
            “seluruh wilayah Indonesia”. Hal itu mencerminkan bahwa seluruh
            rakyat Indonesia memiliki hak yang sama terhadap kesatuan wilayah
            Indonesia.  Kedua, “seluruh  rakyat  Indonesia”  dianggap  “sebagai
            bangsa Indonesia”. Hal  tersebut  sepadan  dengan konsepsi  negara
            dalam perspektif hukum pada masa Romawi. Hal ini tidak terdapat

            dikotomi pengertian bangsa antara pemerintah dan rakyat biasa.
                Berdasarkan  rumusan Pasal 1  ayat (2) UUPA, dapat ditarik
            beberapa hal  penting,  yaitu: bumi (termasuk  tanah),  air  dan
            kekayaan alam yang  terkandung di dalamnya  (dapat  juga disebut
            SDA), dimiliki secara kolektif oleh bangsa Indonesia dan memiliki
            sifat yang komunalistik religius.  Perkataan lain tercermin konsepsi
                                         2
            hak  bersama atas  sumber daya-sumber daya di atas,  termasuk di

            dalamnya hak atas tanah bersama.
                Menurut Pasal 1 ayat (3) UUPA tentang hubungan yang abadi
            antara bangsa dengan SDA, berlangsung selama-lamanya tanpa ada
            batas waktu. Selama bangsa Indonesia masih ada, selama itu pula hak

            bangsa itu tetap melekat dan dipunyai oleh bangsa Indonesia. Secara
            spesifik,  hak  atas  tanah  memiliki  sifat  yang  berkesinambungan




            2   Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah..., Op. Cit., hlm. 228.
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46