Page 46 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 23

menggunakan haknya, sampai di situlah batas kekuasaan negara
tersebut.
UUPA memberikan kewenangan sangat luas pada negara, Pasal
2 UUPA menyatakan: ayat (1) atas dasar ketentuan Pasal 1, bumi,
11
air, dan ruang udara, termasuk kekayaan alam yang terkandung
didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai
organisasi seluruh rakyat Indonesia; ayat (2) hak menguasai negara

termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang udara
tersebut;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air ruang udara;
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air
dan ruang udara.

Pasal 2 ayat (2) UUPA telah membatasi hak menguasai negara,
selain itu dapat dikonstruksi dalam pengertian politis, sebagai
12
berikut:

1) Konstatasi hak seseorang atau badan hukum melalui lembaga
konversi atas tanah-tanah bekas BW, bekas adat, dan atas tanah-
tanah yang dikuasai pemerintah daerah otonom ataupun yang
dikuasai oleh lembaga-lembaga pemerintahan.

11 Hak Menguasai Negara juga diatur dalam Pasal 1 UU No. 11 Tahun 1967,
Pasal UU Nomor 5 Tahun 1967, Pasal 10 UU No. 4 Tahun 1982 dan
Peraturan Perundangan lain yang menyatakan alokasi sumber-sumber
agraria.Tersebarnya Hak Menguasai Negara ini di wilayah pertambangan,
kehutanan, pengelolaan lingkungan hidup, memberikan legitimasi lebih
jauh di negera, dalam hal ini pembangunan untuk intervenís dalam
pengaturan alokasi sumber-sumber di tingkat sektoral tersebut.
12 Parlindungan A.P., Komentar Komentar Atas Undang-undang Pokok
Agraria, Bandung: Alumni, 1988, hlm. 40.