Page 51 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

28 FX. Sumarja

b. Welfare function; negara wajib menyejahterakan bangsa;
c. Educational function; negara wajib mencerdaskan kehidupan
bangsa; dan
d. Peacefulness function; negara wajib menciptakan perdamaian
dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, baik ke dalam
maupun ke luar.

Berdasarkan pemahaman doktrin di atas, sudah sewajarnya
jika pembatasan pemberian hak atas tanah bagi orang asing perlu

diperkuat dengan mengkaji titik kelemahan peraturan perundang-
undangan yang mengatur penguasaan hak-hak atas tanah.
Lebih lanjut, sudah sewajarnya juga jika Mahkamah Konstitusi
merumuskan lebih lanjut pengertian hak menguasai negara/
menderivasi, dikarenakan adanya pandangan dan persepsi yang

beda-beda. Konsep hak menguasai negara di dalam pertimbangan
hukum putusan Mahkamah Konstitusi perkara Undang-Undang
Migas, Undang-Undang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang
Sumber Daya Alam dinyatakan bahwa “Hak Menguasai Negara/
HMN” bukan dalam makna Negara memiliki, tetapi dalam pengertian
bahwa Negara berhak merumuskan kebijakan (beleid), melakukan
pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad),
melakukan pengelolaan (beheerdaad), dan melakukan pengawasan
(toezichtthoundendaad) di bidang SDA.
18
Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No. 36/PUU-X/2012
perihal pengujian UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi, menafsirkan kembali lebih tajam makna “dikuasai oleh
negara”, bahwa:

“bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling
penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung

18 Putusan MK No. 21-22/PUU-V/2007 tentang UU Penanaman Modal jo.
Putusan No. 01-02-022/ PUU-I/2003, hlm. 334.