Page 54 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 31

kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara
(toezichthoudens-daad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah
dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan
penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau
yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud, benar-benar
dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. 20
Pada uraian di atas tidak ditemukan penjelasan fungsi kebijakan

(beleid) yang dilakukan oleh pemerintah, sementara Yance Arisona
menjelaskan fungsi kebijakan terkait dengan sumber daya alam
bahwa pemerintah merumuskan dan mengadakan kebijakan
tentang penguasaan, penyediaan, pemanfaatan tanah dan sumber
daya alam lainnya. Kebijakan dapat pula dilakukan oleh pemerintah
dengan menyusun perencanaan-perencanaan dalam menjalankan
administrasi pertanahan dan sumber daya alam lainnya. 21

Selain lima bentuk hak penguasaan negara atas sumber daya alam
di atas, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan empat tolok ukur
untuk menilai suatu ketentuan di dalam sebuah undang-undang,
sesuai dengan tujuan penguasaan negara yang dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang dimaksud dalam Pasal 33
ayat (3) UUDNRI 1945, yaitu: 22

1) Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat.
2) Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat.
3) Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber
daya alam.

20 Putusan MK No. 001-21-22/PUU-I/2003, hlm. 334.
21 Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria, Yogyakarta: STPN Press,
2014, hlm. 214.
22 Yance Arizona, Konstitusionalisme,... Ibid., hlm. 253, lihat juga FX.
Sumarja, Dilemma Of State Sovereignty Protecting The Homeland
Studies Of Agrarian Constitution), makalah disampaikan dalam “The
Third International Multidisciplinary Conference on Social Sciences”,
Universitas Bandar Lampung, tanggal 5-7 Juni 2015, hlm. 3-4