Page 49 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

26 FX. Sumarja

boleh dimiliki perorangan (Pasal 7 dan 17), mengingat setiap warga
negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh
suatu hak atas tanah serta mendapat manfaat dari hasilnya, baik
bagi sendiri maupun keluarganya (Pasal 9 ayat (2) UUPA);
d. Menentukan bahwa setiap orang atau badan hukum yang
mempunyai suatu hak atas tanah, mengusahakan tanah itu
sendiri dengan beberapa pengecualian (Pasal 10);
e. Berusaha agar tidak ada tanah terlantar dengan menegaskan
bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dan

bahwa memelihara tanah termasuk menambah kesuburan dan
mencegah kerusakan merupakan kewajiban siapa saja yang
mempunyai suatu hak atas tanah (Pasal 6 dan 15);
f. Mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan
perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang udara.
Misalnya, soal pemindahan hak dan pengawasannya supaya
tanah tidak jatuh pada orang asing (Pasal 21 dan 26).

g. Mengatur pembukaan tanah, pemungutan hasil hutan dan
penggunaan air dan ruang udara (Pasal 46, 47, dan 48);
h. Mengatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam
bumi, air dan ruang udara (Pasal 8);
i. Mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia untuk menjamin kepastian hukum (Pasal 19);

Sementara itu tindakan ke luar, antara lain: 16

a. Menegaskan bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan bumi,
air dan ruang udara di wilayah Indonesia sebagai karunia Tuhan,
bersifat abadi (Pasal 1 ayat (3));
b. Menegaskan bahwa orang asing tidak dapat mempunyai
hubungan penuh dan kuat dengan bumi, air dan ruang udara dan
kekayaan yang ada di wilayah Indonesia. Hanya WNI yang dapat

16 Iman Soektiknjo, Politik Agraria..., Ibid., hlm. 52.