Page 53 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

30 FX. Sumarja

kapital asing, sesudah sampai pada satu tingkat makin lama
makin berkurang”... (Mohammad Hatta, Bung Hatta Menjawab,
hal. 202 s.d. 203, PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta 2002).
Dalam pendapat Muhammad Hatta tersebut tersirat bahwa
pemberian kesempatan kepada asing karena kondisi negara/
pemerintah belum mampu dan hal tersebut bersifat sementara.
Idealnya, negara yang sepenuhnya mengelola sumber daya
alam.” 19

Berdasarkan uraian di atas, maka urutan makna “dikuasai oleh
negara” untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat telah berubah
dari sebelumnya, menjadi: 1) negara melakukan pengelolaan,
2) negara membuat kebijakan, 3) pengurusan, 4) pengaturan,
dan 5) pengawasan. Sementara pada putusan sebelumnya, yaitu

putusan MK No. 001-21-22/PUU-I/2003, MK menjabarkan makna
“dikuasi oleh negara” sebagai mandat dari rakyat, bahwa negara
wajib mengadakan: 1) kebijakan (beleid), 2) tindakan pengurusan
(bestuursdaad), 3) pengaturan (regelendaad), 4) pengelolaan
(beheersdaad), dan 5) pengawasan (toezichthoudensdaad).
Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh

pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan
mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan
konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad)
dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan
Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi
pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan
saham (share-holding) dan/ atau melalui keterlibatan langsung

dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum
Milik Daerah sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara
c.q. Pemerintah mendaya-gunakan penguasaannya atas sumber-
sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya

19 Putusan MK No. 36/PUU-X/2012, hlm. 101-102