Page 57 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

34 FX. Sumarja

sekunder artinya semua hak yang diperoleh dari pemegang hak atas
tanah lain berdasarkan perjanjian bersama.
Menurut hukum adat- sebagai bahan utama Hukum Tanah
Nasional- hak primernya ada 2 (dua), yaitu hak yang memberi
kewenangan untuk menguasai tanah tanpa ada batas waktu, yang
dapat beralih karena perwarisan dan pemindahan hak yang dalam
hukum disebut HM (di negara lain disebut freehold) dan hak-hak

yang sifatnya sementara yang disebut HP (di negara lain disebut
leasehold), kemudian dikembangkan dalam UUPA menjadi empat
hak atas tanah, yaitu HM, HGU, HGB, dan HP. Pemegang hak
tersebut mempunyai persamaan bahwa pemegangnya berhak untuk
menggunakan sumber-sumber agraria yang dikuasainya untuk
dirinya sendiri atau untuk mendapatkan keuntungan oleh orang lain
melalui perjanjian, di satu pihak memberikan hak sekunder pada

pihak lain dengan batas-batas yang ditentukan oleh peraturan
27
perundang-undangan.

3. Hak-Hak Atas Tanah Individual

Sistem kedaulatan rakyat menempatkan kekuasaan tertinggi
dalam suatu negara berada di tangan rakyat negara itu sendiri.
Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh
rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri. Jargon
yang kemudian dikembangkan sehubungan dengan ini adalah
“kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Menurut
Jimly Asshiddiqie, dalam sistem participatory democracy,
28
dikembangkan pula tambahan ‘bersama rakyat’, sehingga menjadi

“kekuasaan pemerintahan itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh

27 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah...,Op. Cit., hlm. 325-
327.
28 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta:
Sinar Grafika, 2010, hlm. 114; Jimly Asshiddiqie, HTN dan Pilar-Pilar
Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 242.