Page 60 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 37

tidak bisa bertindak sendiri, maka dimandatkan kepada negara
sebagai organisasi tertinggi untuk melaksanakan kedaulatannya.
Demikian, lahirlah kedaulatan negara atas bumi, air dan ruang
angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah
negara Republik Indonesia. Supaya tidak terjadi penafsiran yang
berbeda-beda mengenai hak menguasi negara, sudah selayaknya
jika Mahkamah Konstitusi memberikan batasan mengenai HMN,
seperti dikemukakan di atas.

Hubungan hukum antara tanah dengan manusia akan
melahirkan hak milik, baik hak milik individual maupun hak
milik kolektif. Menurut Notonagoro terdapat dua kelompok teori
yang mendasari hubungan antara manusia dan tanah. Pertama,
teori-teori yang bertolak dari manusia sebagai individu seperti
teori hukum kodrat, teori-teori metafisis, dan teori-teori biologis.

Kedua, teori-teori yang bertolak dari manusia sebagai makluk sosial,
seperti teori hukum historis, positif, dan sosiologis. Faktor manusia
31
akan melahirkan hak-hak individual, hak-hak kolektif, ataupun
kedua-duanya kolektif individual. Sementara itu faktor tanah akan
melahirkan macam-macam hak atas tanah, seperti HM, HGU, HGB,
HP, HSB, ataupun hak-hak yang berkaitan dengan tanah, misalnya
hak sewa tanah pertanian, hak gadai, hak bagi hasil, ataupun hak
numpang.

Berdasarkan teori hukum kodrat yang memandang manusia
sebagai individu dalam abstraktonya dengan mengingat adanya
individu-individu lain, seperti diuraikan di atas melahirkan konsep
hak milik perseorangan dan melahirkan konsep hak selain hak milik.
Konsep ini lahir dengan mendasarkan diri bahwa manusia secara

31 Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria..., Op. Cit., hlm.
17; B. Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu
Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Bandung: Rafika Aditama,
2009, hlm. 97-98.