Page 59 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

36 FX. Sumarja

seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara
untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya
kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan oleh Mahkamah
Konstitusi:

“...pengertian dikuasai negara haruslah diartikan mencakup
makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber
dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia
atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung didalamnya”, termasuk pula didalamnya
pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas
sumber-sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara
kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan
mandat kepada negara untuk melakukan fungsinya dalam
mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan
(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan
(beheersdaad), dan pengawasan (toezichtthoundendaad)”.

Sehubungan dengan konsep kekuasaan tertinggi atau konsep
kedaulatan oleh Jimly Asshiddiqie disebutkan bahwa dalam filsafat
30
hukum dan kenegaraan dikenal adanya lima ajaran atau teori,

yaitu kedaulatan Tuhan (Sovereignty of God), kedaulatan hukum
(Sovereignty of Law), kedaulatan rakyat (People’s Sovereignty),
ajaran kedulatan negara (State’s Sovereignty), dan kedaulatan raja
(Sovereignty of the King) yang biasa diperdebatkan dalam sejarah.
Kedaulatan negara diartikan bahwa negara mempunyai
kekuasaan tertinggi berhadapan dengan negara lain (atau dalam
kaitan hubungan internasional). Artinya sebuah negara yang

berdaulat tidak bisa dicampuri urusan rumah tangganya oleh negara
lain.
Jika diperhatikan antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan
negara terdapat hubungan yang sangat erat. Kedaulatan negara

bisa dikatakan lanjutan dari kedaulatan rakyat, mengingat rakyat

30 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi &..., Ibid., ( 2010), hlm. 135.