Page 58 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 35

rakyat dan bersama rakyat”.
Pengertian mengenai kekuasaan tertinggi itu sendiri, tidak perlu
dipahami bersifat monistik dan mutlak dalam arti tidak terbatas.
Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu dengan sendirinya dibatasi
oleh kesepakatan yang mereka tentukan sendiri secara bersama-sama
yang dituangkan dalam rumusan konstitusi negara yang mereka
susun dan sahkan bersama. Inilah yang disebut dengan ‘kontrak sosial’

antara warga masyarakat yang tercermin dalam konstitusi. Konstitusi
itulah yang membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat
itu disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan dalam kegiatan
kenegaraan dan kegiatan berpemerintahan sehari-hari.

Pada hakikatnya, ide kedaulatan rakyat itu tetap harus dijamin
bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik negara dengan segala
kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara,
baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun judikatif. Rakyatlah
yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan
melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan
fungsi-fungsi kekuasaan itu. Bahkan lebih jauh lagi, untuk
kemanfaatan bagi rakyatlah sesungguhnya segala kegiatan ditujukan
dan diperuntukkannya segala manfaat yang didapat dari adanya dan

berfungsinya kegiatan bernegara itu. Inilah gagasan kedaulatan
rakyat atau demokrasi yang bersifat ‘total’ dari rakyat, untuk rakyat,
oleh rakyat dan bersama rakyat. 29
Pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara,

sesuai dengan doktrin ”dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan
bersama rakyat” mencakup pula pengertian pemilikan publik oleh
rakyat secara kolektif. Mengingat pula bahwa kekuasaan itu dibatasi
oleh konstitusi, maka bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalam wilayah hukum negara, pada hakikatnya adalah milik publik

29 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi &..., Ibid., ( 2010), hlm. 114.