Page 62 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 62

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing  39


              dirumuskan itu di masa mendatang masih terbuka lahirnya hak-hak
              atas tanah baru yang diatur secara khusus dengan undang-undang.
                  Semua macam hak atas tanah dimaksud di atas, dapat diberikan
              kepada individu, baik sendiri maupun secara bersama-sama orang
              lain,  kecauli  ditentukan  tersendiri  oleh  peraturan  perundang-
              undangan. Semua macam hak atas tanah yang diatur dalam Pasal
              16 ayat (1) UUPA dapat diberikan kepada individu WNI. Sementara

              untuk individu orang asing dapat diberikan HP dan HSB.

              4. Subjek Hak Atas Tanah

                  Seperti  diuraikan  di  atas bahwa hak menguasai negara
              termaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA memberi wewenang untuk
              menentukan  dan mengatur hubungan-hubungan hukum  antara
              orang-orang dengan bumi, air ruang udara. Atas dasar kewenangan
              tersebut telah ditentukan macam-macam hak atas tanah (sebagai
              objek hak) seperti yang diatur dalam Pasal 16 UUPA, dan juga orang-
              orang yang dapat mempunyai hak atas tanah (sebagai subjek hak).

                  Seperti juga telah disinggung di atas bahwa semua macam hak
              atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA dapat diberikan
              kepada individu WNI. Sementara untuk individu orang asing dapat
              diberikan HP dan HSB. Dengan kata lain, orang asing tidak dapat
              diberikan hak milik atau sebagai subjek hak milik. Hak milik hanya
              dapat diberikan kepada WNI.

                  Hak Milik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA,
              ialah:  hak turun-temurun, terkuat  dan terpenuh  yang  dapat
              dipunyai orang atas  tanah,  dengan  mengingat  fungsi  sosialnya.
              Sesuai  dengan memori  penjelasan UUPA bahwa  pemberian  sifat
              terkuat dan terpenuh, tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak

              yang mutlak tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, sebagai
              hak eigendom dalam pengertian aslinya. Sifat yang demikian jelas
              bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67