Page 67 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

44 FX. Sumarja

3) Bank Negara Indonesia (UU 2/Drt.-1955);
4) Bank Industri Negara (UU 2/Drt.-1952);
5) Bank Tani dan Nelayan (UU 71/1958);
6) Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan
Tanah (BMPT) (UU 16/1959);
7) Bank Umum Negara (UU 1/Prp-1959);
8) Bank Dagang Negara (UU 13/Prp 1960);
9) Bank Rakyat Indonesia (UU 12/1951 jo. UU 14/Prp-1960);
10) Bank Pembangunan Indonesia (UU 21/Prp-1960);

11) Bank Indonesia (UU 11/1953).

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) PMA No. 2 Tahun 1960 tersebut di atas
menegaskan bahwa hak eigendom yang dimiliki oleh badan-badan
hukum keagamaan dan sosial berubah menjadi hak milik, dan dapat
didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Tanah setelah mendapatkan surat
keputusan penegasan konversi hak eigendom menjadi hak milik oleh

Menteri Agraria.
Selain ketentuan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal
1 PP No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum
yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, ditentukan badan-
badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah dengan
batasan-batasannya, meliputi:

a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut
Bank Negara);
b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan
berdasar atas Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 (LN tahun
1958 No. 139);

c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/
Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;
d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/
Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.