Page 70 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 47

(3) Negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak
yang berkonflik dalam masyarakat. 42

Terkait dengan eksistensi negara hukum kesejahteraan, Bung
43
Hatta mengemukakan usulan pemikiran tentang kesejahteraan
rakyat, antara lain:
(a) Orang Indonesia hidup dalam tolong menolong.
(b) Tiap-tiap orang Indonesia berhak mendapat pekerjaan dan

mendapat penghidupan yang layak bagi manusia. Pemerintah
menanggung dasar hidup minimum bagi seseorang.
(c) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, menurut dasar
kolektif.
(d) Cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak, dikuasai
oleh pemerintah.
(e) Tanah adalah kepunyaan masyarakat, orang seorang berhak

memakai tanah sebanyak yang perlu baginya sekeluarga.
(f) Harta milik orang seorang tidak boleh menjadi alat penindas
orang lain.
(g) Fakir dan miskin dipelihara oleh Pemerintah. 44

42 Franz Magnis Suseno, Etika Politik..., Ibid., hlm. 316-317.
43 Dalam berbagai literatur negara hukum kesejahteraan disebut dengan
istilah yang berbeda-beda. Lemaire menyebutnya bestuurzorg (negara
berfungsi menyelenggarakan kesejahteraan umum) atau welvaarstaat atau
verzogingsstaat, sedangkan A.M. Donner menyebutnya sociale rechtsstaat
(S.F. Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia,
Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm. 133). Sementara dalam kepustakaan
Indonesia konsep negara hukum modern ini lazim diterjemahkan menjadi
“negara hukum kesejahteraan” atau “negara hukum dalam arti luas” atau
“negara hukum dalam arti materiil” (Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat
dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm.
38; Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, Disertasi, Yogyakarta: UII Press,
2004, hlm.9); Satjipto Rahardjo menyebut dengan istilah “negara hukum
yang membahagiakan rakyatnya” (Satjipto Rahardjo, Negara Hukum Yang
Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta: Genta Press, 2008, hlm. 100-119).
44 RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: FHUI,
2009, hlm. 443.