Page 75 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

52 FX. Sumarja

Mengenai ciri-ciri negara hukum klasik, kajian literatur
menunjukkan pendapat yang beragam. Immanuel Kant sebagai
salah satu penggagas awal konsep rechtsstaat mengemukakan
dua unsur rechtsstaat, yaitu perlindungan hak asasi manusia dan
pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak
itu. Kemudian oleh Julius Stahl ditambahkan dua unsur lagi,
53
yaitu pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan peradilan administrasi dalam perselisihan. Sementara dalam
konsep the rule of law menurut A.V. Dicey dikenal tiga unsur utama

sebagai ciri-cirinya yaitu: (a) supremasi aturan-aturan hukum
(supremacy of the law), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang
(absence of arbitrary power) dalam arti bahwa seseorang hanya boleh
dihukum kalau melanggar hukum; (b) kedudukan yang sama dalam
menghadapi hukum (equality before the law); dan (c) terjaminnya
hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-
Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan. 54

Konsep negara hukum klasik ini kemudian berkembang menjadi
negara hukum modern atau negara hukum kesejahteraan, yang dalam

rule of law berkembang secara evolusioner. Rechtsstaat bertumpu
atas sistem hukum kontinental yang disebut civil law atau modern
Roman Law, sedangkan the rule of law bertumpu atas sistem hukum
yang disebut common law. Karakeristik civil law adalah administratif,
sedangkan karakteristik common law adalah judicial (Philipus M. Hadjon,
Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu,
1987, hlm. 72).
53 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara..., Ibid., hlm. 396; lihat juga Jimly
Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar
Grafika, 2010, hlm. 57; Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik,
Jakarta: PT. Gramedia, 1982, hlm. 57-58; Bandingkan dengan H.D. van
Wijk/Willmen Konijnenbelt sebagaimana dikutip Ridwan HR, Hukum
Administrasi Negara, Edisi Revisi Cetakan ke-7, Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2011, hlm. 11.
54 A.V Dicey, An Introduction to the law of the Constitution, sebagaimana
dikutip Miriam Budiardjo..., Ibid, hlm. 58; Jimly Asshiddiqie, Menuju
Negara..., Ibid., hlm. 396; Ridwan HR..., Ibid., hlm. 3.