Page 78 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 55

tersebut memiliki konsekuensi bahwa negara harus berfungsi baik
sebagai penyedia (provider) kesejahteraan rakyat, sebagai pengatur
(regulator), negara sebagai pengusaha (entrepreneur) dalam
pembangunan ekonomi maupun dalam menjalankan sektor-sektor
tertentu melalui badan usaha milik negara (BUMN), dan negara
sebagai wasit (umpire) untuk merumuskan standar-standar yang adil
mengenai sektor ekonomi termasuk dalam pengelolaan sumber daya
agraria untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun demikian
tidaklah berarti kekuasaan negara tanpa batas.

Kekuasaan negara seperti tersebut di atas tetap dibatasi oleh
prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Pada konteks yang
lebih luas oleh Bagir Manan dikatakan bahwa dalam negara hukum
kesejahteraan pada pokoknya memuat tiga aspek utama yaitu aspek
politik (antara lain pembatasan kekuasaan negara), aspek hukum

(antara lain supremasi hukum, asas legalitas dan the rule of law),
dan aspek sosial ekonomi yaitu keadilan sosial (social justice) dan
kesejahteraan umum (public welfare). Kesejahteraan rakyat akan
64
tercapai secara berkelanjutan jika sumber-sumber daya agraria
yang ada, terutama tanah terpelihara secara berkelanjutan dalam
arti tanah hak milik tidak jatuh pada orang asing. Perkataan lain,
pembangunan berkelanjutan merupakan conditio sine quo non bagi
tercapainya kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan pula.

Uraian di atas sejalan dengan politik hukum tanah nasional yang
telah digariskan dalam Pasal 33 UUDNRI 1945 yang dijiwai dengan
nilai-nilai Pancasila, bahwa pengelolaan sumber daya agraria sebagai
upaya untuk menyejahterakan rakyat harus dilakukan melalui
pembangunan secara berkelanjutan. Konsekuensi yuridisnya, bahwa

spirit politik hukum tanah nasional harus diderivasi ke semua
produk hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya

64 Bagir Manan, Hubungan..., Loc. Cit.; lihat juga Ridwan HR...,Op. Cit.,
hlm. 19.