Page 82 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 59

Menurut ilmu politik, kedaulatan hukum tanpa kedaulatan politik
tidak memiliki keberadaan praktis. Secara alamiah, kedaulatan
politik berarti pemilikan wewenang untuk menegakkan kedaulatan
hukum. Kewenangan yang dimilikinya dalam kenyataannya dibatasi
oleh sejumlah faktor ekstern yang berada di luar kontrol dari apa
yang disebut sebagai kedaulatan itu.
Sehubungan dengan konsep kekuasaan tertinggi atau konsep

kedaulatan oleh Jimly Asshiddiqie disebutkan bahwa dalam
filsafat hukum dan kenegaraan dikenal adanya lima ajaran atau
teori kedaulatan, yaitu kedaulatan Tuhan (Sovereignty of God),
kedaulatan hukum (Sovereignty of Law), kedaulatan rakyat (People’s
Sovereignty), ajaran kedulatan negara (State’s Sovereignty), dan
kedaulatan raja (Sovereignty of the King) yang biasa diperdebatkan
dalam sejarah. 70

Kedaulatan negara diartikan bahwa negara mempunyai
kekuasaan tertinggi berhadapan dengan negara lain (atau dalam
kaitan hubungan internasional). Sebuah negara berdaulat atas
wilayah, penduduk dan pemerintahannya yang tidak bisa dicampuri
urusan rumah tangganya oleh negara lain. Terkait kedaulatan negara
atas wilayahnya, kekuasaan negara untuk melindungi dan mengatur

bumi, air dan kekayaan alam tidak bisa dicampuri oleh negara lain,
sehingga negara memiliki kekuasaan dan bertanggungjawab untuk
melindungi dan mengatur hubungan hukum antara tanah dengan
warganya atau dengan orang asing. Menurut Notonagoro orang
71
asing dapat diberikan akses terhadap tanah di Indonesia berdasarkan
kepentingan bangsa Indonesia terhadap orang asing, bukan atas

70 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta:
Sinar Grafika, 2010, hlm. 135.
71 Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia,
Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 79; Lihat juga Iman Soetiknjo, Politik
Agraria Nasional, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985,
hlm. 18.