Page 85 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

62 FX. Sumarja

menjaga dan mengontrol tanah yang ada di wilayah kekuasaannya,
74
sehingga penguasa bisa memberikan tanahnya kepada penduduk
tidak harus dengan hak milik, misalnya dengan konsesi, erpacht di
masa Agrarische Wet dan HGU, HGB atau Hak Pakai di masa UUPA.
Kepemilikan hak atas tanah sebagai bagian dari sumber
daya agraria yang semula hanya sekedar sebagai wadah kegiatan
kehidupan makhluk hidup, lambat laun fungsinya mulai bergeser

menjadi benda yang mempunyai nilai ekonomis atau harga yang
tinggi. Berkenaan dengan nilai tanah sebagai salah satu sumber daya
agraria yang mempunyai nilai, baik secara sosial maupun ekonomi,
Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan, bahwa: makin lama
makin terasa bahwa alam, tanah, udara, dan air, berubah dari suatu
benda yang bebas menjadi benda ekonomis yang sangat berharga.
75
Kenyataan ini tampaknya tidak dapat terbantahkan.

Berdasarkan pendapat Mochtar tersebut, diperlukan kesadaran
yang tinggi oleh Bangsa Indonesia dalam mempertahankan sumber
daya agraria (tanah). Apalagi bagi bangsa Indonesia dalam hal
kepemilikan tanah hak milik hanya bisa diperoleh subjek hukum
WNI saja. Kesadaran tinggi yang dimaksud adalah berlandaskan
moral yang dimiliki oleh warga masyarakat.
76

74 Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria..., Op. Cit., hlm.
27.
75 Mochtar Kusumaatmadja, Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan
Hidup Manusia Beberapa Pikiran Dan Saran, Bina Cipta, Cet.I, 1975,
hlm. 8; Bandingkan dengan Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah
dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 11-13, dengan
adanya perdagangan bebas dan arus investasi ke Indonesia harga tanah
tidak terkendali.
76 Kesadaran moral terdiri dari tiga: 1) keyakinan diri bahwa apa
yang dilakukannya baik untuk diri sendiri juga untuk orang lain; 2)
pengawasan diri tentang perbuatannya, artinya yang dilakukan adalah
yang baik saja; 3) disiplin diri, artinya mentaati hukum bukan karena
paksaan/sanksi. Kesadaran berdasarkan moral ini berarti terkait
dengan kesadaran hukum. Lebih lanjut baca Bachsan Mustafa, Sistem
Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti,