Page 89 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 89
66 FX. Sumarja
4. Teori Sistem Hukum
Larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing adalah
suatu gagasan aturan hukum yang bersifat preskriptif dan bukanlah
pencerminan dari sesuatu yang ada dalam kenyataan. Gagasan
aturan hukum yang preskriptif terkait larangan kepemilikan tanah
hak milik oleh orang asing seyogyanya dapat terwujud dalam
tatanan hukum, sehingga tidak membuka peluang bagi orang
asing memiliki tanah hak milik dan tidak ada tanah hak milik yang
dimilikinya. Terwujudnya gagasan aturan hukum dalam tatanan
hukum, menurut Kees Schuit harus tercermin dalam sistem hukum
yang mencakup tiga unsur, yaitu idiil, oprasional dan aktual. Unsur
81
idiil oleh B. Arief Sidharta dimaknai sebagai sistem hukum dalam
arti sempit yang disebut tata hukum. Pada sisi lain, sistem hukum
dalam arti luas disebutnya tatanan hukum, yang mencakup tiga
unsur sistem hukum dimaksud di atas.
Sistem hukum dalam arti sempit atau disebut tata hukum (berupa
aspek idiil/substansi) adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum dan
bentuk penampilannya dalam aturan-aturan hukum yang tersusun
dalam sebuah sistem, atau suatu kesatuan tatanan utuh yang terdiri
dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu
sama lain, atau suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang
mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai
tujuan kesatuan tersebut, jika terjadi masalah atau persoalan akan
menemukan jawaban atau penyelesaiannya sendiri.
Sistem hukum dalam arti luas atau disebut tatanan hukum
mencakup tiga aspek, yaitu idiil/substansi, operasional/struktur, dan
81 J.J.H. Bruggink, Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de Rechtstheorie
(Refleksi Tentang Hukum, alih bahasa Arief Sidharta, Bandung: PT.
Citra Aditya Bhakti, 1999, hlm. 140; B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang
Struktur Ilmu Hukum, sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan
sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum
Nasional Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 75.