Page 86 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 63

Pemegang hak atas tanah diharapkan tidak sampai menjual
tanah hak milik kepada orang asing, meskipun dengan harga yang
tinggi (bertindak selektif). Bagi masyarakat umum jangan sampai
tergiur bujuk rayu orang asing untuk dipinjam namanya atau bahkan
menawarkan jasanya untuk mendapatkan tanah hak milik. Notaris/
PPAT diharapkan dalam membuat perjanjian penguasaan hak atas
tanah bagi WNA dan Badan Hukum bisa memberikan pemahaman/
sosialisasi terhadap kepemilikan hak atas tanah yang diperkenankan
oleh undang-undang. Notaris/ PPAT diharapkan tidak memfasilitasi

orang asing untuk mendapatkan tanah hak milik. Aparat pemerintah
daerah/pusat dalam memenuhi keinginan seseorang untuk
peralihan hak atas tanah harus bertindak cermat agar tanah hak
77
milik tidak jatuh pada orang asing.
Pemerintah sendiri diharapkan tidak membuat peraturan

perundang-undangan yang justru bertentangan dengan semangat
UUPA, harus ada pembatasan penggunaan kuasa mutlak oleh notaris,
tidak melepaskan fungsi kontrol terhadap pemindahan dan perolehan
78
hak atas tanah kepada penerima hak melalui regulasi penyederhanaan
izin pemindahan dan perolehan hak atas tanah. Penyederhanaan ini
justru menyebabkan hak milik mudah dikuasai orang asing.

2001, hlm. 118; Bandingkan dengan Mochtar Kusumaatmadja, asas
moral tertinggi adalah keadilan (H.R. Otje Salman S, & Eddy Damian
(ed.), Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya
Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, Bandung: Alumni,
2006, hlm. VI.
77 SF. Marbun, Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik di Indonesia, dalam Dimens-Dimensi Pemikiran Hukum
Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 214. Salah
satu syarat sahnya keputusan harus didasarkan kepada Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu asas kecermatan (Ps. 10, 53 ayat
(2) RUU Administrasi Pemerintah).
78 Pelepasan kontol pemerintah dengan dibentuknya self control
system dan meniadakan lembaga perizinan peralihan hak atas tanah,
Nurhasan Ismail, Perkembangan..., Op. Cit., hlm.134-135.