Page 87 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

64 FX. Sumarja

Kesadaran moral yang tinggi dari para penegak hukum/
aparat hukum serta warga masyarakat diharapkan dapat mencegah
beralihnya tanah hak milik kepada orang asing, terutama terkait
ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Hal ini memerlukan perhatian
yang serius agar penguasaan hak milik atas tanah tidak dilakukan
secara melawan hukum oleh orang asing. Selain kesadaran moral
perlu juga kesadaran dan pemahaman hukum yang baik bagi para
penegak hukum, terutama terkait larangan kepemilikan tanah hak
milik hak milik oleh orang asing, sehingga penyelundupan hukum

dapat terhindarkan.
Pelanggaran hukum terhadap penguasaan hak atas tanah, dapat
diatasi dengan pembaharuan hukum pertanahan yang bisa diterima
oleh orang asing yang sejalan dengan asas-asas hukum pertanahan
nasional yang berlaku. Hal mana sejalan dengan isi Pasal 2 Ketetapan

MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam, yang berbunyi: Pembaharuan agraria mencakup
suatu proses berkesinambungan berkenaan dengan penataan
kembali penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan sumber daya
agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan
perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh
rakyat Indonesia.

Terdapat masalah-masalah di dalam masyarakat yang sedang
membangun yang harus diatur dengan hukum. Menurut Mochtar
harus ada pemilahan dalam pengaturan hukum untuk masyarakat,
yang netral dan yang tidak netral.

Secara garis besar pemilahan dalam pengaturan hukum dibagi
menjadi dua golongan yaitu: 79

79 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum
Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas
Hukum Universitas Padjadjaran, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm. 14;
Salman, H.R. Otje & Eddy Damian (ed.), Konsep-Konsep..., Op. Cit.,
hlm. 90.