Page 83 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing
P. 83

60    FX. Sumarja


            kepentingan  orang  asing.  Demikian,  boleh  tidaknya  orang  asing
            akses terhadap tanah  di  Indonesia tergantung  apa  yang  menjadi
            kebutuhan bangsa Indonesia.

            3.  Teori Hak Milik

                Hubungan  hukum  antara  tanah  dengan  manusia  akan
            melahirkan hak milik. Boleh tidaknya orang asing akses terhadap
            tanah  di  Indonesia  tergantung  apa  yang menjadi  kebutuhan
            bangsa Indonesia. Pendapat Notonagoro,  tersebut  sebenarnya
            sebagai peringatan  bagi  Pemerintah untuk  sungguh-sungguh
            memperhatikan kepentingan rakyat dalam pengelolaan sumber daya
            agraria, utamanya tanah. Manfaat atas tanah jangan sampai lebih
            banyak dinikmati oleh orang asing.

                Lebih lanjut menurut Notonagoro terdapat teori yang mendasari
            hubungan antara manusia dengan tanah yang bertolak dari manusia
            sebagai individu,  yaitu  teori hukum kodrat.  Faktor manusia
                                                       72
            akan melahirkan hak-hak individual,  hak-hak kolektif,  ataupun

            kedua-duanya kolektif individual. Sementara itu faktor tanah akan
            melahirkan hak milik mutlak, hak milik tidak mutlak, dan hak-hak
            atas tanah selain hak milik. Pada konteks UUPA melahirkan hak-hak
            atas tanah, seperti Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak
            Guna Bangunan (HGB), HP, HSB, ataupun hak-hak yang berkaitan
            dengan tanah, misalnya hak sewa tanah pertanian, hak gadai, hak
            bagi hasil, ataupun hak numpang.

                Teori hukum kodrat yang mendasari hubungan antara manusia
            dan tanah seperti yang dikemukakan oleh Notonagoro di atas, dalam
            konteks hukum  tanah nasional  (UUPA)  diambil  jalan  tengahnya.
            Faktor manusia memunculkan konsep hak  atas  tanah individual


            72  Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria..., Ibid., hlm.17;
                B. Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum,
                Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Bandung: Rafika Aditama, 2009, hlm.
                97-98.
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88