Page 79 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

56 FX. Sumarja

agraria, termasuk dalam peraturan perundang-undangan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) memuat Arah,
Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang dalam
Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan.
Pada bab IV.1.5 ayat (11) RPJP, berbunyi: 65

“Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien,
efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak
atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan,
transparansi, dan demokrasi. Selain itu, perlu dilakukan
penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan
pelaksanaan landreform serta penciptaan insentif/ disinsentif
perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi, dan penggunaan
tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih
mudah mendapatkan hak atas tanah. Selain itu, penyempurnaan
sistem hukum dan produk hukum pertanahan melalui
inventarisasi dan penyempurna-an peraturan perundang-
undangan per-tanahan dengan mempertimbangkan aturan
masyarakat adat, serta peningkatan upaya penyelesaian
sengketa pertanahan baik melalui kewenangan administrasi,
peradilan, maupun alternative dispute resolution. Selain itu,
akan dilakukan penyempurnaan kelembagaan pertanahan
sesuai dengan semangat otonomi daerah dan dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama yang berkaitan
dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang
pertanahan di daerah.”

Guna meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana agenda
RPJP tersebut di atas, maka hukum sebagai sarana pembaharuan

masyarakat serta pemelihara ketertiban dalam masyarakat,
menunjukkan fungsinya dalam menciptakan kesejahteraan rakyat
terutama dalam hal ketertiban kepemilikan hak atas tanah. Mengingat

65 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang 2005-2025, Fokusmedia, Jakarta, 2007, Cet. I, hlm.128-
129.