Page 80 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 57

fungsinya di atas sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif,
artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang
telah tercapai. Prinsip tersebut telah ditegaskan dalam UUPA,
66
meskipun dalam kenyataannya masih diatur secara sektoral. Tidak
mengherankan jika aturan larangan kepemilikan tanah hak milik
oleh orang asing sukar dilaksanakan.
Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap

warganya dan mewujudkan kesejahteraan umum. Pemerintah
menjamin kehidupan yang layak bagi warganya dengan cara
memberikan kebebasan memanfaatkan/ memperguna-kan hak atas
tanahnya sesuai dengan peruntukan, dan tentunya memberikan
jaminan hukum bahwa tanah-tanah hak milik tidak akan jatuh
kepada orang asing.

Berdasarkan uraian tersebut di atas apa yang diamanatkan oleh
pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat adalah sebagai perwujudan
negara kesejahteraan (welfare state), yaitu untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur dengan cara: melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi.

66 Sebagaimana dikatakan Mochtar Kusumaatmadja bahwa, hukum
merupakan sarana pembaharuan masyarakat berdasarkan suatu
anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha
pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang
diinginkan, bahkan dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang
terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan
adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau sarana pembangunan
dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki
oleh pembangunan atau pembaharuan. Lihat: H.R. Otje Salman S,
& Eddy Damian (ed.), Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan,
Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M,
Bandung: Alumni, 2006, hlm. 88-89, bandingkan Roscoe Pound, An
Introduction To The Philosophy of Law, New Haven Yale University
Press, 1961, hlm. 47, Lihat Lily Rashydi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum,
Bandung: Alumni, 1989, hlm. 129.