Page 76 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 53

berbagai literatur disebut dengan istilah yang berbeda-beda. Mengutip
berbagai sumber, oleh S.F. Marbun dikemukakan berbagai istilah
tersebut antara lain: welfare state (negara kesejahteraan), social service
state (negara memberi pelayanan kepada masyarakat), atau menurut
Lemaire disebut bestuurzorg (negara berfungsi menyelenggarakan
kesejahteraan umum) atau welvaarstaat atau verzogingsstaat, atau
menurut konsep yuridis A.M. Donner disebut sociale rechtsstaat. 55

Pada kepustakaan Eropa Kontinental konsep socialerechts-staat
disebut juga sociale-democratischerechts-staat, yang dalam konsep
sosiologi dan ilmu politik disebut Verzorgingstaat. Sementara
56
pada kepustakaan Indonesia, konsep negara hukum modern ini
lazim diterjemahkan menjadi “negara hukum kesejahteraan” atau
“negara hukum dalam arti luas” atau “negara hukum dalam arti
materiil”. Konsep ini secara substansial menggambarkan apa yang
57
oleh Satjipto Rahardjo disebut dengan istilah “negara hukum yang
membahagiakan rakyatnya”. Pelaksanaan paham negara hukum
58
materiil ini akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara
kesejahteraan di Indonesia. 59

55 S.F. Marbun, Peradilan..., Loc. Cit., hlm. 133.
56 Lihat Philipus M. Hadjon, Perlindungan...,Op. Cit., hlm. 74-77.
57 Lihat antara lain Bagir Manan, Hubungan..., Loc. Cit., hlm. 38; Abrar
Saleng..., Loc. Cit., hlm. 9; Muhammad Fauzan, Hukum Pemerintahan
Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah,
Yogyakarta: UII Press, 2006, hlm. 25-26;
58 Lihat Satjipto Rahardjo, Negara..., Loc. Cit., hlm.100-119.
59 Paham negara hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat (3) UUD 45
berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (welfare state) atau
paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alinea keempat
pembukaan dan ketentuan Pasal 34 UUDNRI 1945. Di sini tampak jelas
bahwa negara kesejahteraan yang dituju didasarkan pada nilai-nilia
Pancasila seperti tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUDNRI
1945. Lihat Mahkamah Konstitusi RI, Naskah Komprehensif Perubahan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Buku II sendi-
sendi/Fundamental Negara, Jakarta, 2010, hlm. 11-37, 63.