Page 73 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

50 FX. Sumarja

kekuasaan serta produk kebijakannya yang sadar atau tidak, lebih
memihak yang kaya atau kuat. Diskursus ini dipakai oleh pemikir
dan aktivis sosialis-demokrat dan membedakan antara paham
sosialisme-demokrat dan sosialisme-komunis. 49
Negara Kesejahteraan sebenarnya merupakan kelanjutan
dan perluasan dari hak-hak warga negara. Hak-hak warga negara
tersebut, antara lain hak sipil, hak politik dan hak sosial, selama

300 tahun secara perlahan berhasil diakui dan terpenuhi. Hak sipil
(kebebasan berbicara) warga diakui dan dipenuhi pada abad ke-18,
hak politik (hak memilih dalam pemilu) diakui dan dipenuhi pada
abad ke-19, dan hak sosial (kesejahteraan dan jaminan sosial) diakui
dan dipenuhi pada abad ke-20.

Negara Kesejahteraan berusaha membebaskan warganya
dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan
kesejahteraan (dekomodifikasi) dengan menjadikan hak setiap warga
sebagai alasan utama kebijakan sebuah negara. Negara, dengan
demikian, memberlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai
penganugerahan hak-hak sosial kepada warganya. Hak-hak sosial
tersebut mendapat jaminan dan tidak dapat dilanggar (inviolable)
serta diberikan berdasar atas dasar kewarganegaraan (citizenship)

dan bukan atas dasar kinerja atau kelas. 50
Negara Kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran
negara yang aktif mengelola dan mengorganisasikan per-ekonomian
yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk

menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat
tertentu bagi warganya. Negara Kesejahteraan merupakan buah

49 Francis Allapat, Mahatma Gandhi: Prinsip Hidup, Pemikiran dan Konsep
Ekonomi, Jakarta: Penerbit Nusamedia dan Nuansa, 2005, hlm. 67.
50 Sutoro Eko, Daerah Budiman: Prakarsa dan Inovasi Lokal Membangun
Kesejahteraan, Ire Insight Working Paper, Yogyakarta Februari 2008.
Makalah disajikan dalam Konferensi Internasional yang diselenggarakan
oleh Perkumpulan Prakarsa dan lain-lain di Jakarta 26-28 Juni 2007.