Page 68 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan badan-badan
keagamaan dan badan-badan sosial yang dapat mempunyai HM atas
tanah adalah:
1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria tanggal 13-2-1967
No.1/DD/AT/AGT/67 tentang penunjukan Badan-badan Gereja
Roma Katolik.
2) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14-3-1969 No.

SK.22/HK/ 1969 tentang Penunjukan Badan Gereja Protestan di
Indonesia bagian Barat (GPIB).
3) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10-2-1972 No.SK.14/
dda/1972 tentang Penunjukan Perserikatan Muhammadiyah.

B. Teori-Teori Hukum

Guna membahas dan mengkaji hak atas tanah bagi orang asing
tinjauan politik hukum dalam buku ini, digunakan beberapa teori
sebagai pisau analisisnya, yaitu; teori negara hukum kesejahteraan,
teori kedaulatan negara, teori hak milik, teori sistem hukum, teori

pembentukan hukum, teori stufenbau dari Hans Kelsen, teori
perlindungan hukum, dan teori politik hukum.

1. Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian sejahtera adalah:
40
aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam
gangguan; menyejahterakan; membuat sejahtera; menyelamatkan;
mengamankan dan memakmurkan dsb); kesejahteraan adalah hal
atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman.

Kesejahteraan umum tidak identik dengan jumlah kesejahteraan
semua anggota masyarakat. Kesejahteraan umum sekaligus kurang dan

40 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, Kamus Bahasa
Indonesia, 2008, hlm. 1284.