Page 66 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing 43

Penjelasan II angka 5 UUPA, bahwa pertimbangan untuk melarang
badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena
badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup
hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi
keperluan-keperluan yang khusus, misalnya hak guna usaha, hak
guna bangunan, atau hak pakai. Demikian, dapat dicegah usaha-
usaha yang bermaksud menghindari ketentuan-ketentuan mengenai
batas maksimum luas tanah yang dipunyai dengan hak milik yang
diatur pada Pasal 17 UUPA.

Badan-badan hukum pada dasarnya tidak dapat mempunyai
hak milik atas tanah, tetapi mengingat akan keperluan masyarakat
yang sangat erat hubungannya dengan paham keagamaan, sosial
dan hubungan perekonomian, maka diadakan suatu escape clause
yang memungkinkan badan-badan hukum tertentu mempunyai hak

milik. Adanya escape clause ini, cukuplah bila ada keperluan akan
hak milik bagi sesuatu atau sesuatu macam badan hukum diberikan
dispensasi oleh Pemerintah. Pemerintah dapat menunjuk badan
hukum tertentu sebagai badan hukum yang dapat mempunyai
hak milik atas tanah. Misalnya badan hukum yang bergerak dalam
lapangan sosial dan keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal
49 UUPA. Badan hukum tersebut dapat mempunyai hak milik atas
tanah sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya di bidang
sosial dan keagamaan itu. 39

Badan hukum tertentu yang dapat diberikan HM oleh
Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPA dan
Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960, adalah:

1) Indonesische Maatschappij op Aandelen (IMA atau MAIS 1939-
569);
2) Indonesische Varenigingen (S.1939-570);

39 Penjelasan Umum II angka 5 UUPA.