Page 71 - Hak Atas Tanah bagi Orang Asing

48 FX. Sumarja

Sehubungan dengan pemikiran Bung Hatta tersebut,
pemerintah tidak boleh berlaku pasif atau berlaku sebagai penjaga
malam melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk
membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur
kehidupan ekonomi dan sosial. Ciri khas negara kesejahteraan
45
adalah penyelenggaraan berbagai fasilitas dan tindakan-tindakan
khusus untuk meningkatkan kesejahteraan golongan-golongan
sosial yang kurang mampu. Wujud dari ciri negara kesejahteraan,
dapat dilihat dari pengaturan-pengaturan (regeling) yang dibangun,

perencanaan (planen), kebijakan subsidi berbagai bidang urusan
kemasyarakatan, perizinan (verguningen) serta berbagai bentuk
kebijakan lainnya yang berorientasi pada upaya peningkatan
golongan sosial kurang mampu.
Negara wajib menyelenggarakan berbagai pelayanan dan

pelbagai cara untuk mengembangkan kemampuan ekonomis bangsa
serta menempatkan warga negara ataupun orang perorang menjadi
subjek hukum yang harus dilindungi dengan tujuan agar semua
46
anggota masyarakat minimal dapat hidup bebas dari kemiskinan dan
ketergantungan ekonomis yang berlebihan. Sehubungan dengan hal
tersebut substansi pengaturan dan pengendalian masyarakat merupakan
tugas pemerintah yang dapat dikategorikan dalam tiga kelompok
sebagaimana dikemukakan oleh Magnis Suseno, yaitu: a) perlindungan
kepada para penduduk; b) menyediakan berbagai pelayanan; c) negara

menjadi wasit serta menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin
keadilan dasar dalam hubungan sosial masyarakat. 47

45 Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia- studi
Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta:
Rineka Cipta, 2003, hlm. 29.

46 Utama, Yos Johan, Membangun Peradilan Tata Usaha Negara Yang
Berwibawa, Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum
UNDIP, 2008, hlm. 2.

47 Franz Magnis Suseno, Etika Politik..., Op. Cit., hlm. 316.